Morowali Utara, Kolonodale – Rapat Dengar Pendapat DPRD Morowali Utara bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Papdesi Morut tak hanya membahas keterlambatan pencairan Siltap perangkat desa, tetapi juga menekankan pentingnya solusi jangka pendek dan menengah untuk mengatasi persoalan tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Morowali Utara, Arief Ibrahim, dalam forum tersebut menegaskan bahwa persoalan keterlambatan Siltap tidak bisa terus-menerus diselesaikan secara reaktif. Menurutnya, daerah perlu memperkuat fondasi fiskal agar tidak terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
Arief mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan utama. Ia menilai, penguatan PAD menjadi langkah strategis agar daerah memiliki ruang fiskal yang lebih stabil dalam memenuhi kewajiban, termasuk pembayaran Siltap perangkat desa.
Selain itu, ia juga mengusulkan pemanfaatan skema Program Pengelolaan Mandiri (PPM) sebagai salah satu alternatif untuk membantu menopang kebutuhan pembiayaan di daerah. Menurutnya, skema ini bisa menjadi solusi tambahan di tengah keterbatasan kas daerah.
Tak hanya itu, Arief turut menekankan pentingnya mendorong kontribusi sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Ia melihat potensi CSR di Morowali Utara cukup besar dan dapat dioptimalkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat, termasuk dalam kondisi fiskal yang sedang tertekan.
“Ke depan kita harus fokus pada penguatan PAD, pemanfaatan PPM, serta mendorong kontribusi CSR. Ini penting agar daerah tidak terus bergantung pada transfer pusat,” tegasnya.
Meski menyoroti solusi jangka menengah, DPRD tetap meminta pemerintah daerah untuk segera memberikan kepastian waktu pencairan Siltap
Hal ini dinilai penting agar tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan di kalangan perangkat desa.
Dalam RDP tersebut, TAPD sebelumnya mengakui bahwa kondisi keuangan daerah saat ini tidak baik-baik saja. Namun, pemerintah memastikan bahwa proses pencairan tetap berjalan sesuai mekanisme, dengan SP2D yang telah tersedia dan pembayaran akan dilakukan berdasarkan SPM yang masuk sekitar Rp11,4 miliar.
Melalui dorongan solusi yang disampaikan Arief, DPRD berharap persoalan keterlambatan Siltap tidak hanya diselesaikan secara jangka pendek, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah ke depan. JEM
