Morowali Utara, Korowou – Kepolisian Resor (Polres) Morowali Utara menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral guna mematangkan kesiapan pengamanan arus mudik Lebaran 2026 melalui Operasi Ketupat Tinombala. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu (11/3/2026) dengan melibatkan berbagai instansi terkait.
Kapolres Morowali Utara AKBP Reza Khomeini, S.I.K menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut. Ia juga mengawali sambutannya dengan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh peserta rakor.
Menurut Kapolres, rapat koordinasi lintas sektoral ini digelar untuk memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana dalam menghadapi arus mudik Lebaran 2026 di wilayah Kabupaten Morowali Utara.
Selain itu, rakor juga bertujuan menyatukan pandangan serta langkah konkret antar instansi agar tidak terjadi ketimpangan dalam menyikapi berbagai kebijakan maupun situasi di lapangan. Sinergi lintas sektor dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih peran serta ego sektoral di masing-masing instansi.
Dalam rangka memberikan pelayanan dan menjamin keamanan masyarakat selama mudik Lebaran, Polres Morowali Utara menyiapkan enam pos pengamanan yang terdiri dari dua Pos Terpadu, satu Pos Pengamanan, dan tiga Pos Pelayanan di sejumlah titik strategis.
Dua Pos Terpadu berada di Kolonodale, tepatnya di samping PO Adhi Putra depan Rumah Jabatan Bupati, serta di Desa Beteleme di samping Pos Damkar wilayah Beteleme. Sementara Pos Pengamanan ditempatkan di Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, tepatnya di Pospol Tompira.
Adapun tiga Pos Pelayanan yakni Pos Pelayanan Lembontonara di Kecamatan Mori Utara, Pos Pelayanan Pelabuhan Ferry Kolonodale di Kecamatan Petasia, serta Pos Pelayanan Siliti di Pelabuhan Siliti, Kecamatan Bungku Utara.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Morowali Utara Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS menyampaikan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap TNI-Polri dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama perayaan Idul Fitri 2026.
Ia juga menginstruksikan instansi terkait untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga kebutuhan pokok serta memastikan kesiapan transportasi, layanan kesehatan, hingga penanggulangan bencana selama arus mudik berlangsung. JEM
